Minat masyarakat dan pelaku usaha untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di Indonesia terus berkembang. Kenaikan harga kebutuhan energi, keinginan mengurangi tagihan listrik, serta meningkatnya kesadaran terhadap energi bersih mendorong semakin banyak pihak mempertimbangkan penggunaan panel surya.
Namun, perkembangan tersebut menghadapi tantangan dari sisi regulasi. Sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 2 Tahun 2024, pemasangan PLTS atap yang terhubung dengan jaringan PLN harus mengikuti mekanisme kuota.
Persoalan ini kembali menjadi perhatian pada 2026. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan bahwa kuota sekitar 300 megawatt (MW) yang dibuka pada 2026 telah terserap untuk memenuhi antrean permohonan sebelumnya. Kondisi tersebut kemudian menyisakan antrean baru bagi calon pengguna.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa kuota PLTS atap bisa cepat habis? Bagaimana mekanisme pengajuannya? Apakah masyarakat masih bisa memasang panel surya di rumah maupun tempat usaha?
Mengapa Kuota PLTS Atap Menjadi Persoalan?
Sebelum 2024, pemerintah mengatur pemasangan PLTS atap melalui Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021. Salah satu ketentuan yang berlaku saat itu memungkinkan pelanggan memasang kapasitas PLTS atap hingga 100% dari daya listrik tersambung PLN, dengan tetap mengikuti persyaratan teknis yang berlaku.
Namun, pemerintah kemudian menerbitkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 untuk menggantikan regulasi tersebut. Salah satu perubahan pentingnya adalah penggunaan kuota pengembangan PLTS atap berdasarkan sistem tenaga listrik.
Melalui mekanisme ini, calon pengguna tidak cukup hanya memastikan atap bangunan memiliki ruang dan sistem kelistrikannya memenuhi persyaratan. Mereka juga perlu memperhatikan ketersediaan kuota pada wilayah atau sistem kelistrikan yang melayani lokasi pemasangan.
Kebijakan kuota tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara penambahan pembangkit listrik dari PLTS atap dan kemampuan jaringan dalam menerima serta mengelola pasokan listrik.
Akan tetapi, ketika permintaan pemasangan meningkat lebih cepat daripada kapasitas kuota yang tersedia, calon pengguna dapat menghadapi antrean atau belum memperoleh persetujuan pemasangan.
Kuota PLTS Atap 2026 Terserap untuk Memenuhi Antrean
Pada 7 Oktober 2026, IESR menyoroti persoalan penyerapan kuota PLTS atap di Indonesia. Menurut organisasi tersebut, kuota sekitar 300 MW yang dibuka pada 2026 telah terserap untuk memenuhi antrean permohonan dari periode sebelumnya.
Akibatnya, muncul kembali daftar tunggu bagi calon pengguna yang ingin memasang PLTS atap.
Persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara minat pasar dan kapasitas pengembangan yang tersedia. Masyarakat maupun perusahaan mungkin sudah memiliki rencana investasi, anggaran, dan kesiapan teknis, tetapi tetap harus menunggu ketersediaan kuota.
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian Dewan Energi Nasional (DEN). Pada 29 Oktober 2026, anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengusulkan agar mekanisme alokasi kuota mempertimbangkan kesiapan calon pengguna.
Menurutnya, sistem yang hanya mengutamakan urutan pengajuan berpotensi membuat kuota tertahan oleh pemohon yang belum siap melaksanakan pemasangan. Sementara itu, pemohon lain yang sudah siap secara teknis dan bisnis justru belum mendapatkan kesempatan.
Usulan tersebut membuka pembahasan mengenai perlunya perbaikan mekanisme pengelolaan kuota agar kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
Memahami Aturan PLTS Atap Berdasarkan Permen ESDM No. 2 Tahun 2024
Agar calon pengguna tidak salah memahami kebijakan yang berlaku, penting untuk mengetahui beberapa ketentuan utama dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024.
1. Pemasangan mengikuti kuota pengembangan
Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 mengatur bahwa pengembangan PLTS atap harus mengikuti kuota yang ditetapkan untuk setiap sistem tenaga listrik.
Penyusunan kuota mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:
- Arah kebijakan energi nasional.
- Rencana dan realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
- Keandalan sistem tenaga listrik berdasarkan ketentuan jaringan atau grid code.
Dengan demikian, ketersediaan kuota dapat berbeda antara satu wilayah sistem kelistrikan dan wilayah lainnya. Calon pengguna perlu memeriksa informasi kuota yang berlaku pada lokasi pemasangan, bukan hanya melihat kapasitas nasional secara keseluruhan.
2. Pengajuan dilakukan pada periode tertentu
Regulasi ini mengatur periode pengajuan permohonan pemasangan PLTS atap pada Januari dan Juli setiap tahun.
Setelah periode pengajuan berakhir, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau IUPTLU memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
Permen tersebut juga mengatur batas waktu pemberian persetujuan atau penolakan paling lama 30 hari kalender setelah periode permohonan berakhir.
Karena itu, calon pengguna sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati periode pengajuan untuk mulai melakukan perencanaan. Survei lokasi, analisis kebutuhan listrik, desain sistem, dan persiapan dokumen sebaiknya dilakukan lebih awal.
3. Tidak ada mekanisme ekspor-impor listrik
Salah satu perubahan paling penting dalam Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 adalah penghapusan mekanisme ekspor-impor energi listrik untuk PLTS atap yang terhubung dengan jaringan PLN.
Pada aturan sebelumnya, kelebihan listrik yang dihasilkan panel surya dan dikirim ke jaringan PLN dapat diperhitungkan dalam tagihan listrik pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.
Namun, berdasarkan regulasi terbaru, energi listrik yang diekspor pelanggan ke jaringan PLN tidak diperhitungkan sebagai pengurang tagihan listrik.
Artinya, listrik yang dihasilkan PLTS sebaiknya dirancang agar dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan bangunan.
Apabila produksi panel surya melebihi konsumsi listrik pada siang hari, kelebihan energi tersebut tidak otomatis menghasilkan kredit listrik dari PLN. Oleh karena itu, perencanaan kapasitas PLTS perlu memperhatikan pola konsumsi listrik harian.
4. Kapasitas pemasangan tidak lagi dibatasi 100% daya PLN
Ketentuan ini sering menimbulkan kesalahpahaman.
Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 menghapus batasan pemasangan PLTS atap sebesar 100% dari daya tersambung PLN. Namun, penghapusan batas tersebut bukan berarti pelanggan bebas memasang kapasitas berapa pun tanpa persetujuan.
Pemasangan tetap harus mengikuti ketersediaan kuota serta ketentuan teknis dan administratif yang berlaku.
Dengan kata lain, kapasitas sistem perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan listrik pelanggan, kemampuan instalasi, dan persyaratan jaringan.
Mengapa Pemerintah Menerapkan Sistem Kuota PLTS Atap?
Penerapan kuota tidak terlepas dari karakteristik teknis PLTS. Berbeda dengan pembangkit yang dapat mengatur produksi listrik berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan bahan bakar, produksi PLTS bergantung pada intensitas sinar matahari.
Ketika banyak pelanggan memasang PLTS atap pada satu wilayah, produksi listrik dari panel surya dapat meningkat secara bersamaan, terutama pada siang hari.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi pengoperasian jaringan apabila infrastruktur belum siap menerima tambahan pasokan listrik.
Berikut beberapa pertimbangan teknis yang berkaitan dengan pengaturan kuota.
1. Kapasitas jaringan listrik atau hosting capacity
Setiap jaringan distribusi memiliki kemampuan tertentu untuk menerima tambahan pembangkit listrik. Kemampuan tersebut dikenal sebagai hosting capacity.
Apabila kapasitas PLTS yang terhubung meningkat terlalu besar dibandingkan kemampuan jaringan, sistem dapat menghadapi persoalan seperti perubahan tegangan dan aliran daya yang tidak sesuai dengan batas operasional.
Karena itu, PLN perlu mengevaluasi kondisi jaringan sebelum menyetujui penambahan PLTS pada suatu wilayah.
2. Keseimbangan produksi dan konsumsi listrik
PLTS menghasilkan listrik berdasarkan ketersediaan sinar matahari. Produksi umumnya meningkat pada pagi hingga siang hari, kemudian menurun menjelang sore.
Sebaliknya, kebutuhan listrik masyarakat dapat meningkat pada sore hingga malam hari ketika produksi panel surya sudah menurun.
Ketidaksesuaian waktu produksi dan konsumsi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam integrasi energi surya ke jaringan listrik.
3. Stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan
Jaringan listrik harus mampu menjaga kualitas pasokan meskipun terdapat perubahan produksi dari berbagai pembangkit.
Semakin besar kontribusi PLTS, semakin penting pula pengembangan teknologi pengendalian, sistem penyimpanan energi, dan infrastruktur jaringan yang mendukung integrasi energi terbarukan.
Dengan demikian, pengaturan kuota menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan pertumbuhan PLTS atap agar tetap sejalan dengan kesiapan sistem kelistrikan.
Apakah Masyarakat Masih Bisa Memasang PLTS Atap?
Jawabannya, masih bisa. Namun, calon pengguna perlu memahami bahwa pemasangan PLTS atap yang terhubung dengan jaringan PLN harus mengikuti ketentuan dan ketersediaan kuota yang berlaku.
Kuota bukan berarti pemerintah melarang penggunaan panel surya. Kebijakan tersebut mengatur pengembangan PLTS atap yang terhubung ke jaringan pemegang IUPTLU.
Oleh karena itu, masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin memasang PLTS sebaiknya mempersiapkan beberapa hal berikut.
1. Periksa kebutuhan listrik bangunan
Langkah pertama adalah memahami pola konsumsi listrik harian. Perhatikan berapa besar energi yang digunakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.
Informasi ini membantu menentukan kapasitas panel surya yang sesuai. Sebab, tujuan utama PLTS atap berdasarkan skema saat ini adalah memanfaatkan produksi listrik untuk kebutuhan sendiri.
Sebagai contoh, bangunan yang memiliki aktivitas operasional tinggi pada siang hari berpotensi memanfaatkan produksi PLTS secara langsung. Sementara itu, bangunan yang lebih banyak menggunakan listrik pada malam hari perlu mempertimbangkan strategi pengelolaan energi yang berbeda.
2. Lakukan survei dan analisis teknis
Kondisi atap, arah dan kemiringan pemasangan, potensi bayangan, kapasitas instalasi listrik, serta lokasi penempatan inverter perlu diperiksa sebelum menentukan desain sistem.
Survei juga membantu mengidentifikasi kendala teknis yang mungkin memengaruhi produksi dan keamanan instalasi.
Selain itu, calon pengguna perlu mempertimbangkan kapasitas listrik PLN dan karakteristik beban agar sistem PLTS dapat bekerja secara optimal.
3. Siapkan perencanaan sebelum periode pengajuan
Karena pengajuan dilakukan pada periode tertentu, calon pengguna sebaiknya menyiapkan kebutuhan teknis dan administrasi lebih awal.
Perencanaan yang matang dapat membantu mempercepat proses ketika periode pengajuan dibuka. Namun, persetujuan pemasangan tetap bergantung pada ketersediaan kuota dan ketentuan yang berlaku.
4. Pertimbangkan penggunaan baterai
Baterai dapat menyimpan kelebihan produksi listrik PLTS pada siang hari untuk digunakan ketika produksi panel surya menurun.
Teknologi ini menjadi salah satu pilihan bagi pengguna yang ingin meningkatkan pemanfaatan energi surya tanpa bergantung sepenuhnya pada waktu produksi panel.
Meskipun demikian, penggunaan baterai perlu melalui analisis teknis dan finansial. Kapasitas baterai, jenis beban, durasi cadangan, serta biaya investasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
PLTS Hybrid dan Baterai: Alternatif untuk Mengoptimalkan Energi Surya
Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan PLTS hybrid. Sistem ini menggabungkan panel surya, inverter hybrid, baterai, dan jaringan PLN.
Pada siang hari, panel surya menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan bangunan. Apabila produksi melebihi konsumsi, energi berlebih dapat disimpan ke dalam baterai.
Ketika produksi panel menurun, sistem dapat memanfaatkan energi yang tersimpan. Sementara itu, jaringan PLN tetap dapat menjadi sumber listrik pendukung sesuai konfigurasi sistem.
Sistem hybrid menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan energi, terutama bagi rumah dan bisnis yang memiliki kebutuhan listrik pada siang maupun malam hari.
Namun, ada hal penting yang perlu dipahami: penggunaan baterai tidak otomatis membebaskan seluruh sistem dari ketentuan regulasi PLTS.
Apabila sistem dirancang terhubung paralel dengan jaringan PLN, calon pengguna tetap perlu memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Status suatu sistem sebagai hybrid tidak dengan sendirinya menjadi pengecualian dari regulasi.
Karena itu, pemilihan konfigurasi sistem harus mempertimbangkan tujuan penggunaan, hubungan dengan jaringan PLN, dan ketentuan teknis yang berlaku.
Usulan Perbaikan Kebijakan untuk Mempercepat Adopsi PLTS Atap
Keterbatasan kuota menjadi salah satu alasan munculnya dorongan untuk memperbaiki kebijakan PLTS atap.
IESR menilai bahwa pengembangan PLTS atap perlu mendapat ruang lebih besar agar dapat berkontribusi terhadap target energi surya nasional. Hal ini juga sejalan dengan program pembangunan PLTS 100 GWp yang diluncurkan pemerintah pada Agustus 2026.
Dalam beberapa kesempatan, IESR mendorong pemerintah untuk membuka kuota PLTS atap secara lebih optimal, terutama bagi pelanggan yang memasang sistem dengan baterai penyimpanan energi.
Selain itu, penguatan jaringan listrik juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.
Sementara itu, anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengusulkan penyempurnaan mekanisme alokasi kuota dengan mempertimbangkan kesiapan pemohon. Pendekatan first-ready, first-served dapat menjadi salah satu alternatif untuk memastikan kuota tidak tertahan oleh permohonan yang belum siap direalisasikan.
Beberapa langkah yang dapat menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan ke depan meliputi:
- Meningkatkan transparansi informasi kuota pada setiap wilayah sistem kelistrikan.
- Memperbaiki mekanisme pengajuan dan alokasi kuota.
- Memperkuat kapasitas jaringan transmisi dan distribusi.
- Mendorong pemanfaatan baterai untuk meningkatkan fleksibilitas sistem.
- Menyederhanakan proses administrasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keandalan jaringan.
Perbaikan tersebut dapat membantu menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada energi surya.
Kesimpulan: Kuota Bukan Satu-satunya Penentu Masa Depan PLTS Atap
Kebijakan kuota PLTS atap menjadi bagian penting dalam pengelolaan pertumbuhan energi surya di Indonesia. Pemerintah menerapkannya untuk memastikan penambahan pembangkit tetap sejalan dengan kemampuan jaringan listrik.
Namun, meningkatnya minat masyarakat dan sektor usaha menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap energi surya terus berkembang. Ketika kuota cepat terserap, pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme alokasi agar kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
Di sisi lain, calon pengguna juga perlu memahami regulasi sebelum memulai investasi. Perencanaan kapasitas, analisis konsumsi listrik, survei lokasi, dan pemilihan konfigurasi sistem akan membantu menentukan solusi PLTS yang sesuai.
Ke depan, keberhasilan pengembangan PLTS atap tidak hanya bergantung pada ketersediaan kuota. Dukungan kebijakan, kesiapan jaringan, teknologi baterai, dan kualitas instalasi juga akan menentukan seberapa luas energi surya dapat dimanfaatkan di Indonesia.
Rencanakan Instalasi PLTS Bersama Solariz
Ingin memasang panel surya untuk rumah, kantor, gedung komersial, atau fasilitas industri? Solariz siap membantu Anda merencanakan sistem PLTS berdasarkan kebutuhan energi dan kondisi teknis lokasi.
Sebagai perusahaan EPC instalasi panel surya, Solariz menyediakan layanan mulai dari survei lokasi, analisis kebutuhan listrik, perencanaan dan desain sistem, pengadaan komponen, instalasi, hingga pengujian dan pemeliharaan.
Kami membantu calon pengguna memahami pilihan sistem PLTS, termasuk konfigurasi on-grid, hybrid, maupun off-grid sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Jangan memulai investasi panel surya tanpa perencanaan yang tepat. Percayakan kebutuhan instalasi PLTS Anda kepada Solariz untuk mendapatkan solusi energi surya yang dirancang secara profesional.
Hubungi Solariz dan konsultasikan rencana pemasangan panel surya untuk rumah maupun bisnis Anda.
Referensi dan Sumber Informasi
- IESR – 7 Oktober 2026. Pembahasan mengenai kuota PLTS atap, antrean pemasangan, dan rekomendasi pengembangan PLTS atap sebagai bagian dari target 100 GW. IESR Usulkan PLTS Atap Jadi Solusi Bali Capai Target Emisi dan Mengejar 100 GW PLTS dalam Tiga Tahun.
- ANTARA – 29 Oktober 2026. Usulan anggota DEN mengenai perbaikan mekanisme alokasi kuota dengan mempertimbangkan kesiapan pemohon. Anggota DEN Usulkan Kuota PLTS Atap Utamakan Pemohon Siap.
- JDIH Kementerian ESDM. Dokumen resmi Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024, terutama ketentuan kuota pengembangan PLTS atap. Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024.
- Kementerian ESDM – 5 Maret 2024. Penjelasan pemerintah mengenai perubahan ketentuan PLTS atap, termasuk kuota dan penghapusan ekspor-impor listrik. Aturan Terbaru PLTS Atap Terbit.